Kementerian Sosial RI - Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Mawas, Kerja Selaras dan Kerja Tuntas

Program Kesejahteraan Sosial Anak Bagi Balita Terlantar

“Balita Terlantar Menjadi Anak Negara”

(Dokumentasi OHH Ditjen Yanrehsos)

"Meningkatnya jumlah balita terlantar merupakan kegagalan orang tua dalam memberikan pola pengasuhan terhadap anak," demikian dikatakan Direktur Pelayanan Sosial Anak, Harry Hikmat, pada kegiatan Bimtap untuk pekerja Sosial di Batam (28/7) 2010.

"Balita terlantar tentunya akan menjadi anak negara, diasuh dipanti – panti sosial dan akan tetap berada dibawah pengawasan pemerintah, kalau tidak ditangani secara cepat akan ada oknum – oknum tertentu yang akan memanfaatkan situasi tersebut, Ini menjadi hal yang ironis dan memprihatinkan, seyogyanya ada kesadaran dari semua pihak baik aparat pemerintah maupun masyarakat betapa pentingnya memperhatikan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh kembang, mendapatkan perlindungan dan berpartisipasi," tuturnya.

Inilah Jawara Indonesia Open Source Award 2010

Jakarta - Indonesia Open Source Award (IOSA) 2010 merupakan suatu ajang pemberian penghargaan kepada instansi-instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, yang telah memulai pelaksanaan proses migrasi dan implementasi open source software di instansinya masing-masing.

Penghargaan ini diberikan melalui serangkaian penilaian dan pengamatan di berbagai instansi pemerintah mengenai sejauh mana tingkat pemanfaatan dan pengimplementasian open source software dalam aktivitas organisasi mereka.

Penyelenggaraan IOSA 2010 ini merupakan suatu kegiatan yang diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI), serta Komunitas-komunitas Open Source.

Berdasar keterangan tertulis yang diterima detikINET, Kamis (29/7/2010) berikut adalah daftar pemenang IOSA (Indonesia Open Source Award) 2010:

A. Kategori Kementerian/Non Kementerian

Juara I : KEMENTERIAN PERTAHANAN, dengan keunggulan antara lain berhasil mengoptimalisasi anggaran dalam penggunaan Open Source Software.
Juara II : SEKRETARIAT NEGARA, dengan keunggulan antara lain pengembangan aplikasi khusus untuk sekretariat negara
Juara III : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR, dengan keunggulan antara lain memiliki kebijakan yang jelas, komitmen kuat, strategi dan implementasi yang baik.

Pemenang Khusus :

KEMENTERIAN KEHUTANAN, dengan keunggulan pengembangan alikasi khusus GIS.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, dengan keunggulan sukses migrasi ke Open Source Software di pusat dan infrastruktur jaringan.
KEMENTERIAN SOSIAL, dengan keunggulan pengembangan aplikasi khusus tunanetra.

B. Kategori : Kabupaten/Kota

Juara I : KABUPATEN JEMBRANA-BALI, dengan keunggulan antara lain inovatif dalam integrasi dan pemanfaatan Open Source Software, serta menerapkan penegakan HaKI.
Juara II : KABUPATEN SRAGEN-JAWA TENGAH, dengan keunggulan antara lain memiliki aplikasi Open Source Software sudah diuji dan didaftarkan sebagai produk HaKI.
Juara III : KABUPATEN ACEH TENGAH-NAD, dengan keunggulan antara lain optimalisasi anggaran dan SDM untuk migrasi ke Open Source Software.

Pemenang Khusus :

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan keunggulan sukses implementasi Open Source Software dalam pelayanan masyarakat bidang kesehatan.
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan keunggulan sukses implementasi Open Source Software di bidang pengolahan data elektronik.
Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dengan keunggulan sukses dalam strategi dan perencanaan.
Kabupaten Klungkung, Bali, dengan keunggulan sukses implementasi di bidang pendidikan.
Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan keunggulan sukses dalam membangun kerjasama dengan komunitas
Kota Pekalongan, Jawa Tengah, dengan keunggulan sukses dalam pengembangan kemitraan.
Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan keunggulan sukses dalam membangun komitmen.

Sumber : DetikInet

Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Untuk ABH

“Restorasi Hukum Bagi ABH”

Oleh : Chairani, S.Psi *)

Setelah rangkaian kegiatan pembentukan komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (PRS-ABH) dilakukan di provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat, maka untuk provinsi terakhir yang akan dibentuk komite PRS ABH tahun 2010, Direktorat Pelayanan Sosial Anak melalui sub direktorat PRS AN/ABH melaksanakan kegiatan Pembentukan Komite PRS-ABH Provinsi DKI Jakarta di Hotel Ibis Jakarta selama 3 hari sejak 26 - 29 Juli 2010.

Mensos Bahas Realisasi Anggaran APBN Tahun 2010 di DPR

“Peningkatan Anggaran di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial”

Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri (26/7) 2010, rapat membahas realisasi APBN 2010 dan permasalahannya, hasil kunjungan kerja pada masa reses Persidangan III.

Press Release Musrenbang 2010

“Akselerasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang Berkeadilan Untuk Semua"

Oleh : Resti Aysiani Dewi *)

Bandung, 27 Juli 2010. Menteri Sosial RI, Salim Segaf Al-Jufri membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Musrenbang Kesos) Rencana Kerja Kementerian Sosial RI tahun 2011 di Bandung, 27 Juli 2010.

Mengangkat tema ‘Akselerasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang Berkeadilan untuk Semua’, Musrenbang Kesos tahun ini memiliki nilai strategis dalam mendukung penyelenggaraan kesos berkelanjutan sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan beraneka latar belakang sosial, budaya, ekonomi. Pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan fokus dari pembahasan alokasi anggaran Kementerian Sosial Tahun 2011.

Pertemuan Jaring Kerja FK PSM

“Temu Jaring Kerja Pekerja Sosial Masyarakat”

Oleh : Ria Permana Sari *)

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial menjadi pilar penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial. “Jumlah PSM yang hanya mencapai 282 ribu orang, belumlah memadai jika dibandingkan dengan jumlah desa/ kelurahan yang berjumlah 70.000.Karenanya, perlu ditumbuhkan kader PSM baru,” demikian disampaikan Dirjen Pemberdayaan Sosial, Rusli Wahid dalam sambutannya ketika membuka acara Pertemuan Jaring Kerja Forum Koordinasi PSM (FK-PSM) di Bandung (22/7).

Temu Koordinasi Pelaksanaan Program Dit. PPSDS

TEMU KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM

DIREKTORAT PPSDS DITJEN BANJAMSOS

Oleh : Leli Manurung

(Dokumentasi OHH Ditjen Banjamsos)

Pada hari Senin s/d Kamis, tanggal 19 s/d 22 Juli 2010 Direktorat PPSDS Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial mengadakan Kegiatan Temu Koordinasi Pelaksaan Program antara Pemerintah Pusat dan Daerah bertempat di Hotel Grand Quality, Yogyakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 33 Provinsi ditambah dengan peserta dari pusat. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Ditjen Banjamsos, Drs. Mardi, dan didalam arahannya beliau menitikberatkan pada usaha pemerintah pusat maupun darah dalam merumuskan dan membuat model atau format terhadap upaya peningkatan kinerja dan pengembangan program kerja PPSDS. Selain itu, Sekretaris berharap melalui kegiatan ini , para peserta juga dapat mencari terobosan dan menajamkan prioritas program dalam rangka meningkatkan Usaha Kesejahteraan Sosial, meningkatkan kinerja, peran dan pengawasan pelaksanaan UU No.22 Tahun 1954 tentang Undian. Upaya seperti ini perlu teris menerus dilakukan sebagai respon terhadap makin maraknya tindak penipuan berkedok undian yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat.

Kunjungan Lapangan Menteri Sosial Malam Hari

“Kunjungan Lapangan Menteri Sosial Malam Hari”

JAKARTA – Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri untuk kedua kalinya melakukan kunjungan lapangan malam hari, Sabtu (24/7). Berangkat pukul 21.30 WIB dari rumah dinas bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Hartono Laras), Kepala Biro Humas (Heri Krissritanto), Direktur Pemberdayaan Keluarga (Hartati Solekhah) dan Staf Khusus (Achmad Aryandra). Sasaran pertama, rumah singgah “Akur Kurnia” yang berlokasi dekat Pasar Induk Kramat Jati. Di sana telah menanti Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Makmur Sunusi).

Panti An-Nur, berjuang di tengah keterbatasan

Oleh : Dewi Jasmina

Di sebuah pinggiran kampung panti asuhan itu berdiri. Lokasinya tersembunyi dari jalan raya. Tempat penampungan anak yatim ini terdiri dari bangunan sederhana ciri khas bangunan tradisional Yogyakarta. Kondisi fisik bangunan yang bersih menunjukkan perawatan rutin dan teliti. Tidak heran bila kemudian, banyak yang menjadikan kebersihan ini sebagai alasan untuk memberikan dukungan. Tentunya bukan hanya itu yang menjadikan tempat ini begitu terkenal terutama di DIY.

Pemantapan Pembina Tagana Angkatan I

“Pemantapan Pembina Tagana Angkatan I”

Oleh : Siti Juariah

(Dokumentasi OHH Ditjen Banjamsos)

Tidak ada satu negarapun yang siap menghadapi bencana, maka kita harus mengurangi resiko bencana. Melalui UU No 24 tahun 2007, peran serta Kementerian Sosial RI dalam penaggulangan bencana mengalami perubahan yang berimbas kepada tupoksi termasuk kepada Tagana. Maka perubahan tersebut perlu kita sikapi dengan profesionalisme, demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial dalam arahannya pada Kegiatan Pemantapan Pembina Tagana Angkatan I di Hotel Royal Safari Garden, Cisarua Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 Juli 2010.