Jurnal hasil penelitian tahun 2004

Penelitian Profil dan Peranan Organisasi Lokal dalam Pembangunan Masyarakat (Nurdin Widodo & Suradi)

Agenda 21 yang merupakan komitmen dunia terhadap pembangunan yang berpusat pada manusia, mengembangkan sebuah konsep “berpikir global, bertindak lokal”. Konsep ini telah ditindaklanjuti di dalam deklarasi IULA (International Union of Lokal Authorities) dan EU (European Union), dimana adanya keharusan bagi otoritas lokal di seluruh dunia memberikan prioritas untuk partisipasi bagi organisasi lokal. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa organisasi lokal sebagai wahana partisipasi masyarakat lokal, telah memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam pembangunan. Sehubungan itu, organisasi lokal yang tumbuh dan berkembang di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, perlu dipertimbangkan sebagai instrumen dan strategi dalam pembangunan masyarakat.

Analisis Faktor Pembentuk Kinerja Pekerja Sosial Dan Hambatannya (Ujang T. Hidayat)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan faktor-faktor pembentuk kinerja pekerja sosial serta faktor-faktor penghambat perolehan angka kredit jabatan pekerja sosial. Responden dalam penelitian ini adalah para pekerja sosial yang bertugas di panti-panti sosial pemerintah di Provinsi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

Hasil analisis faktor terungkap bahwa terdapat empat faktor pembentuk kinerja pekerja sosial, yaitu : 1) faktor “tidak langsung – pengembangan”; 2) faktor “langsung – pelayanan rehabilitatif”; 3) faktor “langsung – pengembangan”, dan; faktor “tidak langsung – penunjang”. Hasil lain dari penelitian ini menunjukkan pula bahwa terdapat tiga faktor yang paling menghambat perolehan angka kredit jabatan pekerja sosial, yaitu : 1) kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi pekerja sosial panti; 2) fasilitas kerja seperti ATK, biaya operasional, alat transportasi dan lain-lain kurang memadai; 3) tidak semua bentuk kegiatan pekerja sosial dapat dinilai sebagai angka kredit.

Kata kunci : analisis faktor, faktor penghambat, angka kredit, pekerja sosial

Perbedaan Orientasi Nilai dan Perilaku Prososial antara Suku Bangsa Melayu dan Suku Bangsa Tionghoa (Syafriman & Yapsir Gandi Wirawan)

This reseach is aimed at knowing whether there are difference in value orientation and prosocial behavior between Melayunese and Tionghoanese ethinicities; between old and young generation. The reseach subjects were 299 persons, consisted of : 151 Melayuneses and 148 Tionghoaneses etnic groups, 139 old and 160 young generation, and 153 males and 146 females in Rengat district, Indragiri Hulu Regency, Riau province. The study of values scale was used to collect the data for of value orientation; while prosocial behavior scale was used to collect data for prosocial behavior.The data were analyzed using one-way and three-ways Analysis of Variance (Anova), and t – test. The conclusion of this reseach are as follows : (1) There were significant difference in economic, social, aesthetic, and religious values orientation between Melayunese and Tionghoanese ethnicities; the Melayunese economic value orientation were higher than that of the Tionghoanese; the Tionghoanese social value orientation were higher than the Melayunese; the Tionghonese aesthetic value orientation were higher than the Melayunese; and the Melayunese religious value orintation were higher than that of the Tionghoanese; but there were no significant difference in theoretic and politic vlues orientation between Melayunese and Tionghoanese etnicities. (2) There were no significant difference in theoriretic, economic, social, politic, aesthetic, and religious value orientations between old and young generations. (3) There were a siginificant difference in economic value orientation between male and female; male economic value orientation were higher than female; but there were no significant difference in theoretic, social, politic, aesthetic, and religious value value orientations between male and female. (4) There were a significant difference in prosocial behavior of community between Melayunese and Tionghoanese; the prosocial behavior of the Melayunese were higher than the Tionghoanese. (5) There were no significant difference in propocial behavior between old and young generation. (6) There were no significant difference in prosocial behavior in community between male and female.

Kenakalan Remaja Sebagai Perilaku Menyimpang Hubungannya Dengan Keberfungsian Sosial Keluarga; Kasus Di Pondok Pinang Pinggiran Kota Metropolitan Jakarta (Masngudin HMS)

Masalah sosial yang dikategorikan dalam perilaku menyimpang diantaranya adalah kenakalan remaja. Untuk mengetahui tentang latar belakang kenakalan remaja dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan individual dan pendekatan sistem. Dalam pendekatan individual, individu sebagai satuan pengamatan sekaligus sumber masalah. Untuk pendekatan sistem, individu sebagai satuan pengamatan sedangkan sistem sebagai sumber masalah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa ternyata ada hubungan negative antara kenakalan remaja dengan keberfungsian keluarga. Artinya semakin meningkatnya keberfungsian sosial sebuah keluarga dalam melaksanakan tugas kehidupan, peranan, dan fungsinya maka akan semakin rendah tingkat kenakalan anak-anaknya atau kualitas kenakalannya semakin rendah. Di samping itu penggunaan waktu luang yang tidak terarah merupakan sebab yang sangat dominan bagi remaja untuk melakukan perilaku menyimpang.

Forum Aliansi Anti Narkoba (Asa-Narkoba) : Suatu Bentuk Pemberdayaan Pranata Sosial Lokal dalam Menangani Penyalahgunaan Narkoba di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (Irmayani & Kanya Eka Santi)

Penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang semakin memprihatinkan baik dari segi jumlah pengguna dan variasi narkoba serta cara penggunaanya. Kondisi tersebut menggugah keprihatinan di kalangan pranata sosial (baik bentukan pemerintah maupun non pemerintah/LSM) untuk terlibat dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkoba. Meskipun sudah cukup signifikan, namun kegiatan pranata-pranata sosial tersebut belum sepenuhnya efektif karena hambatan keterbatasan kapasitas dan lemahnya jaringan koordinasi. Oleh sebab itu, Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat pada tahun 2003 menawarkan suatu model pemberdayaan pranata sosial dalam menangani masalah narkoba.

Melalui metode partisipatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 2 cara yaitu Diskusi Kelompok Terarah (FGD) dan Teknik Partisipasi (TOP) maka model yang ditawarkan tidak sepenuhnya dapat diterapkan karena disesuaikan dengan kondisi forum dan masyarakat setempat. Model yang diterapkan adalah kombinasi antara model yang ditawarkan dengan rencana aksi berdasarkan aspirasi anggota forum sendiri.

Akhirnya terbentuklah Forum ASA-Narkoba yang mempunyai program kegiatan dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan preventif edukatif. Walau terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan kegiatan namun banyak pula tanggapan positif dari instansi pemerintah maupun masyarakat terhadap keberadaan forum ini. Pada tahun 2004 ini forum ASA-Narkoba berencana menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, hal ini menunjukkan efektifnya pemberdayaan pranata sosial melalui forum ini dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Mataram.

Model Kolaborasi Pranata Sosial Dalam Penanganan Masalah Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Medan(Daud Bahransyaf)

Masalah narkoba sudah merupakan masalah nasional, karena masalah narkoba sudah ada dimana-mana. Sepertinya tidak ada lagi wilayah kelurahan atau desa di Republik ini yang steril dari narkoba. Narkoba disadari atau tidak sudah ada disekeliling kita. Narkoba sudah ada di lingkungan tempat tinggal kita.

Setiap hari informasi penangkapan/penggerebekan Bandar narkoba dan pemakai oleh aparat kepolisian di seantero wilayah republik ini dilaporkan oleh media massa dan media elektronik. Begitu pula penyelundupan narkoba dari luar negeri dapat dibongkar oleh aparat Bea Cukai dan Kepolisian. Namun sepertinya masalah ini tidak ada habis-habisnya. Para pemakai/pengguna rasanya tidak pernah berkurang jumlahnya seperti yang diungkapkan oleh media massa dan elektronik.

Salah satu upaya menekan lajunya peredaran narkoba ini adalah mencegah menjalarnya peredaran ditingkat lokal oleh pranata sosial setempat. G-Santun (Gerakan Sosial Anti Narkoba Medan Tuntungan) yang merupakan kolaborasi/gabungan beberapa pranata sosial di Kecamatan Medan Tuntungan, menjadi salah satu upaya pencegahan peredaran narkoba di tingkat paling bawah. Mereka telah melakukan upaya penyuluhan ke beberapa sekolah lanjutan yang ada di Medan. Salah satu prinsipnya lebih baik mencegah dari pada mengobati yang sudah terkena narkoba. Masih ada beberapa kegiatan yang berhubungan dengan upaya mengatasi masalah narkoba ini.

Kolaborasi pranata sosial ini cukup baik dan dianggap ampuh dalam mengantisipasi masalah narkoba pada masa mendatang, karena mereka mengetahui dengan tepat akan kondisi dan keberadaan warga masyarakatnya. Memang tidak mudah menyatukan beberapa unsur pranata sosial yang ada, tapi dengan pengarahan dan persiapan yang terencana, kolaborasi ini dapat diciptakan, seperti G-Santun.

Executive Summary (Indonesian)

Executive Summary (English)

Jurnal hasil penelitian tahun 2005

Kondisi Keluarga Fakir Miskin (Gunawan & Sugiyanto)

Kondisi Keluarga Fakir Miskin merupakan penelitian kasus di 17 propinsi yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik potensi keluarga fakir miskin. Dari hasil analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini terungkap, keluarga fakir miskin mempunyai kemampuan untuk survive dalam berbagai kondisi. Mereka mempunyai strategi yang handal dalam menanggapi goncangan. Walaupun di satu sisi strategi yang dibangun dapat berdampak pada keterlantaran anak.

Strategi Pemberdayaan Berbasis Kelembagaan Lokal Dalam Penanganan Kemiskinan Perkotaan ; Kasus Implementasi P2kp di Desa Sukadanau (Muchtar)

Penelitian ini bertujuan memahami penanganan kemiskinan berbasis kelembagaan lokal yang berbeda dengan penanganan kemiskinanan yang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini difokuskan pada aspek input, proses, dan hasil capaian program. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif (pemahaman, pandangan, dan tanggapan) para informan di lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yakni gambaran implementasi program di lapangan secara sistematis dan faktual. Data tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, disamping studi dokumentasi, dan observasi. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yakni atas dasar penilaian bahwa para informan mengetahui secara baik pemasalahan yang sedang diteliti. Untuk itu, informan dalam penelitian ini adalah pengurus lembaga lokal, ketua dan anggota KSM, pemuka masyarakat, dan perangkat desa setempat.

Hasil penelitian menunjukkan, meskipun lembaga lokal (masyarakat) telah menunjukkan kinerjannya (pada awal implementasi program), dimana telah mampu melakukan pembangunan sejumlah prasarana desa melalui dana hibah program ditambah swadaya masyarakat setempat, menyalurkan dana kepada KSM, dan telah mampu menggulirkan beberapa kali, tetapi jika dicermati (setelah program menginjak tahun kedua), dapat dinyatakan belum/tidak terjadi proses pemberdayaan (khususnya) bagi warga miskin, karena: (a) tidak terjadi transfer daya kepada warga miskin, sebab program lebih dimanfaatkan oleh kelompok yang mampu; (b) proses belajar sosial tidak berlangsung, sebab program lebih bernuansa economic; dan (c) lembaga lokal masyarakat lebih berperan sebagai penyalur kredit dari pada lembaga pemberdayaan. Terkait dengan itu, saran ditekankan pada kualitas pelaku program (khususnya di lapngan), yaitu: (a) perlu mempunyai pemahaman secara baik terhadap konsep P2KP; (b) perlunya pelaksanaan sosialisasi program secara benar yang lebih diarahkan pada penyadaran tentang permasalahan yang dihadapi dan tumbuhnya semangat untuk memecahkan secara mandiri; (c) perlunya pendampingan secara berkelanjutan terhadap lembaga lokal masyarakat dalam kurun waktu tertentu, sehingga lembaga lokal masyarakat tersebut dipandang mampu melakukan penanganan masalah (khususnya) kemiskinan warganya secara mandiri.

Kata kunci: Pengedepanan strategi pemberdayan berbasis lembaga lokal, kemiskinan perkotaan.

Dinamika Konflik Etnis Dan Agama di Lima Wilayah Konflik Indonesia (Rusmin Tumanggor, Jaenal Aripin & Imam Soeyoeti)

Selama berabad-abad sampai masa Orde Baru, suku bangsa dan penganut agama di Indonesia umumnya hidup rukun tanpa benturan yang berarti. Tiba-tiba pada masa reformasi, konflik kesukubangsaan, agama, pelapisan masyarakat, sepertinya ikut mengusik kerukunan. Hal ini ditandai dengan munculnya konflik horizontal yang melibatkan agama dan suku/etnis di beberapa wilayah Indonesia, seperti; Kalimantan Barat dan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Selatan dan Utara, serta daerah-daerah lainnya. Solusi melalui temu lintas tokoh masyarakat serta bantuan pihak keamanan pun telah di upayakan, tetapi di celah itu, kembali bergolak; itulah sebabnya dilaksanakan terhadap daerah rusuh, guna memberi informasi berupa data konflik dan konsep modal kedamaian sosial, kerukunan hidup dari berbagai etnis dan agama, serta pelapisan masyarakat.

Focus penelitian ini adalah untuk menjaring konsepsi berbagai etnis, agama, dan pelapisan masyarakat tentang konflik dan kedamaian, termasuk konsepsi mereka tentang hak dan kewajiban pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai payung bagi seluruh etnis, agama, dan pelapisan masyarakat. Hal ini berdasarkan hipotesis bahwa; “kerusuhan di berbagai wilayah tanah air dalam persepsi berbagai etnis, agama, dan pelapisan masyarakat berhubungan dengan kesenjangan sosial ekonomi, keagamaan, perilaku antaretnis, kurangnya peran lembaga sosial pemerintah, keberpihakan aparat dalam menyelesaikan kerusuhan, di sisi lain keikutsertaan mereka memicu kerusuhan itu’. Untuk menguji hipotesis ini, teori yang digunakan adalah; teori fungsional Talcott Parsons, teori konflik Dahrendrof kebalikan teori kohesi Malinowski, dan teori kebudayaan dominant Parsudi Suparlan. Sedangkan metode penelitian yang di gunakan adalah gabungan antara kuantitatif dan kualitatif, dengan instrument kuesioner dan wawancara mendalam.

Pembangunan Komunitas Peduli Anak di Kampung Belakang (Anwar Sitepu)

Setiap anak memiliki hak atas kesejahteraan, tetapi masih demikian banyak anak belum memperoleh cukup kebutuhan dasarnya. Akibatnya mereka tidak dapat bertumbuh optimal. Kenyataan demikian merupakan ancaman bagi masa depan, mereka tidak tumbuh mandiri tetapi menjadi beban masyarakatnya. Situasi sejenis dialami oleh sebagian anak-anak di Kampung Belakang, Kelurahan Kamal, Kota Jakarta Barat. Penyebabnya bukan melulu karena faktor ekonomi tetapi juga faktor lain, seperti sosial budaya. Pengembangan Komunitas Peduli Anak merupakan suatu alternatif mengatasi masalah tersebut. Di Kampung Belakang gagasan tersebut telah diaplikasikan. Melalui serangkaian pendekatan dialogis, komponen komunitas setempat telah menerima dan sepakat melakukannya. Langkah awal, mereka telah berhasil mengidentifikasi masalah dan penyebabnya, mengidentifikasi potensi dan menyusun Rencana Aksi mewujudkan komunitas peduli (kesehatan dan pendidikan) anak.

Kehidupan Komunitas Adat Terpencil; Studi Sosial Budaya Komunitas Osing di Banyuwangi (Suradi)

Komunitas Osing merupakan penduduk asli Kabupaten Banyuwangi. Di antara mereka ada yang dikategorikan Komunitas Adat Terpencil (KAT) berdasarkan hasil pemetaan Dinas Sosial Kaabupaten Banyuwangi. Mereka mendiami lokasi yang secara geografis relatif mudah dijangkau, namun secara sosial budaya dan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sosiald sar mereka masih tertinggal jauh dari masyarakat lainnya. Untuk itu, diperlukan studi sosial sebagai dasar merancangkembangkan model pemberdayaan sosial yang tepat, sehingga mereka mampu berfungsi sosial dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Persepsi Legislatif tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Daerah (Sutaat)

Penelitian ini dilaksanakan di tujuh propinsi, yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Responden penelitian adalah anggota DPRD kota dan kabupaten periode 1999-2004, terutama anggota Komisi E. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa setelah responden diperkenalkan dengan konsep, kebijakan, dan beberapa program bidang kesejahteraan sosial, secara umum mereka setuju dengan apa yang digariskan oleh Departemen Sosial. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program, adalah kesesuaiannya dengan kondisi lokal. Kendala yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial di daerah, adalah belum memadainya kualitas SDM di daerah, diperlukan upaya pembinaan dan peningkatan kualitas SDM secara terus menerus. Berdasarkan beberapa temuan hasil penelitian ini, kekemukakan pula beberapa saran, antara lain perlunya sosialisasi dan dialog sesering mungkin antara Departemen Sosial dengan lembaga legislatif dan ekskutif di daerah. Upaya dimaksud akan lebih berhasil bila disertai dengan publikasi berbagai produk kebijakan, program, maupun panduan-panduan yang dapat dijadikan acuan oleh daerah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di wilayahnya.

Profil Lembaga Sosial dalam Usaha Meningkatkan Ketahanan Sosial melalui Sistem Jaminan Sosial Berbasiskan Komunitas Lokal (Suyanto)

Lembaga sosial adalah organisasi sosial atau suatu perkumpulan sosial dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial. Usaha Kesejahteraan Sosial yang dapat dilakukan oleh lembaga sosial di lokasi penelitian meliputi pemberdayaan penduduk lokal dengan cara pemberian pinjaman modal untuk usaha dagang dengan bunga ringan, memberikan santunan anak yatim, piatu dan yatim piatu juga santunan kepada lanjut usia terlantar, santunan kepada guru ngaji dan sumbangan kematian bagi penduduk desa dimana lembaga sosial itu berada.

Selain itu kegiatan lembaga sosial yang sangat menonjol di lokasi penelitian adalah kegiatan gotong royong yang merupakan budaya masyarakat kita yang sudah mengakar dilapisan masyarakat pedesaan. Kegiatan gotong royong yang paling menonjol disini adalah dalam hal mengurusi kematian. Sumber dana untuk menunjang kegiatan lembaga tersebut berasal dari masyarakat lokal dengan cara menggalang dana anggota dari penduduk setempat yang merupakan anggota dan juga dari pengurus lembaga sendiri. Selain itu juga ada salah satu lembaga sosial yang menggalang dana dari penduduk lokal yang sudah bekerja di luar wilayah dan dianggap telah sukses dalam berusaha.

Executive Summary (Indonesian)